BAB
I
PENDAHULUAN
A.
LATAR BELAKANG
Kebijakan ekonomi suatu
negara tidak bisa lepas dari keterlibatan pemerintah karena pemerintah memegang
kendali atas segala sesuatu, menyangkut semua kebijakan yang bermuara kepada
keberlangsungan negara itu sendiri. Setiap pemerintahan yang sedang memimpin
suatu negara tentu saja memiliki kebijakan ekonomi andalan untuk menjamin
perekonomian negara yang baik dan stabil demi tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan,
karena sudah menjadi kewajiban pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi agar
tercapainya kehidupan yang makmur dan sejahtera bagi rakyatnya.
Kebijakan ekonomi suatu negara juga tidak bisa dilepaskan
dari paham atau sistem ekonomi yang dipegang oleh pemerintahan suatu negara,
seperti sistem ekonomi Kapitalisme, Sosialisme, Campuran, maupun sistem ekonomi
Islam. Tentu saja pemerintah, sebagai pengendali perekonomian suatu negara,
menganut salah satu sistem ekonomi sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan
ekonomi. Apapun sistem ekonomi yang dipegang oleh suatu pemerintahan, sistem
ekonomi itulah yang diyakini sebagai sistem ekonomi terbaik bagi perekonomian
negara yang dipimpin oleh suatu pemerintahan tersebut walaupun nantinya dalam
sistem ekonomi yang dipegang memiliki berbagai kelemahan.
Fenomena ekonomi
merupakan sesuatu hal yang biasa dan sering terjadi di lingkungan suatu negara.
Fenomena-fenomena tersebut kadang membawa dampak positif mauapun dampak
negative. Salah satu fenomena dalam bidang ekonomi yang sering muncul adalah
terjadinya inflasi, yang merupakan bentuk fenomena dalam hal kenaikan
harga-harga barang yang berlangsung secara terus-menerus dan berkelenjutan.
Fenomena inflasi ini merupakan fenomena yang timbul akibat banyaknya jumlah
uang yang beredar, kenaikan biaya produksi, besarnya tarikan permintaan dari
konsumen, dan adanya inflasi tularan dari luar negeri.
Hadirnya inflasi
tersebut tentu berdampak negatif pada ketidakseimbangan perekonomian nasional
seperti tidak stabilnya neraca pembayaran, dan pemenuhan kebutuhan pokok
masyarakat sangat sulit untuk dipenuhi. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah
untuk menghadapi inflasi melalui kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Namun
dalam hal ini kami akan membahas kebijakan fiskal saja.
Telah di terapkan bahwa kebijakan fiskal merupakan
kebijakan ekonomi yang digunakan pemerintah untuk mengelola atau mengarahkan
perekonomian kekondisi yang lebih baik atau diinginkan dengan cara mengubah
penerimaan dan pengeluaran pemerintah.
B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana kebijakan harga dan peranan pemerintah?
2. Bagaimana kebijakan fiskal di Indonesia?
3. Bagaimana penyusunan APBN?
4. Bagaimana klasifikasi pajak?
C. Tujuan
1. Untuk mengetahui kebijakan harga dan peranan pemerintah.
2. Untuk mengetahui kebijakan fiskal di Indonesia.
3. Untuk mengetahui penyusunan APBN.
4. Untuk mengetahui klasifikasi pajak.
BAB II
PEMBAHASAN
A.
Kebijakan
Harga dan Peranan Pemerintah
Pemerintah sebagai salah satu pelaku ekonomi (rumah
tangga pemerintah), memiliki fungsi penting dalam perekonomian yaitu berfungsi
sebagai stabilitas, alokasi, dan distribusi. Adapun penjelasan dari fungsi
tersebut adalah:
1. Fungsi Stabilitas
Fungsi
stabilitas adalah fungsi pemerintah dalam menciptakan kestabilitasa ekonomi,
sosial, politik, hukum, pertahanan dan keamanan.
2. Fungsi Alokasi
Fungsi
alokasi dalah fungsi pemerintah sebagai penyedia barang dan jasa publik seperti
pembankikgunan jalan raya, gedung sekolah, penyediaan fasilitas
penerangan, dan telepon.
3. Fungsi Distribusi
Fungsi
distribusi adalah fungsi pemerintah dalam pemerataan atau distribusi pendapatan
masyarakat.
Peran dan fungsi pemerintah dalam perekonomian di
Indonesia, yaitu sebagai berikut:
a. Pembangunan ekonomi dibanyak negara umumnya terjadi
akibat intervensi pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung.
Intervensi pemerintah diperlukan dalam perekonomian untuk mengurangi dari
kegagalan pasar (market failure) seperti kekakuan harga monopoli dan
dampak negatif kegiatan usaha swasta contoh pencemaran lingkungan.
b.
Mekanisme pasar berfungsi tanpa keberadaan aturan yang
dibuat pemerintah. Aturan ini memberikan landasan bagi penerapan aturan main,
termasuk pemberian sanksi bagi pelaku ekonomi yang melanggar. Peranan
pemerintah menjadi lebih penting karena mekasnisme pasar saja tidak dapat
menyelesaikan semua persoalan ekonomi. Untuk menjamin efisiensi, pemerataan dan
stabilitas ekonomi, peran dan fungsi pemerintah mutlak diperlukan dalam
perekonomian sebagai pengendalian mekanisme pasar.
Kegagalan pasar (market failure) adalah suatu
istilah untuk menyebut kegagalan pasar dalam mencapai alokasi atau pembagian
sumber daya yang optimum. Hal ini khususnya dapat terjadi jika pasar didominasi
oleh para pemasok monopoli produksi atau konsumsi dan sebuah produk
mengakibatkan dampak sampingan (eksternalitas), seperti rusaknya ekosistem
lingkungan.
Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, negara atau
pemerintah memiliki fungsi yang penting dalam kehidupan ekonomi, terutama yang
berkaitan dengan penyediaan barang dan jasa. Barang dan jasa tersebut sangat
diperlukan masyarakat dan disebut sebagai kebutuhan publik. Kebutuhan publik
meliputi dua macam barang, yaitu barang dan jasa publik dan barang dan jasa
privat.
1) Barang dan jasa publik adalah barang dan jasa yang
pemanfaatannya dapat dinikmati bersama. Contoh barang dan jasa publik yaitu
jalan raya, fasilitas kesehatan, pendidikan, tranportasi, air minum dan
penerangan. Dengan pertimbangan skala usaha dan efisiensi, negara melakukan
kegiatan ekonomi secara langsung sehingga masyarakat dapat lebih cepat dan
lebih murah dalam memanfaatkan barang dan jasa tersebut.
2) Barang dan jasa privat adalah barang dan jasa yang
diproduksi dan penggunaannya dapat dipisahkan dari penggunaan oleh orang lain.
Contoh: pembelian pakaian akan menyebabkan hak kepemilikan dan penggunaan
barang berpindah ke orang yang membelinya. Barang ini umumnya diupayakan
sendiri oleh masing-masing orang.
Selain itu, peran penting pemerintah baik secara langsung
dan tidak langsung didalam kehidupan ekonomi adalah untuk menghindari timbulnya
eksternalitas, khususnya dampak sampingan bagi lingkingan alam dan sosial. Pada
umumnya sektor pasar (sektor swasta) tidak mampu mengatasi dampak eksternalitas
yang merugikan seperti pencemaran lingkungan yang timbul karena persaingan
antar lembaga ekonomi. Misalnya, sebuah pabrik tekstil yang dalam pasar
persaingan sempurna. Menurut standar industri yang sehat, pabrik tersebut
seharusnya membangun fasilitas pembuangan limbah. Akan tetapi, mereka
membuangnnya kesungai. Jika pemerintah tidak mengambil tindakan tegas, dengan
memaksa pabrik tersebut membangun fasilitas pembuangan limbah pabrik akan
semakin banyak penduduk yang merasa dirugikan atas limbah atau polusi yang
diakibatkan adanya kegiatan dalam pabrik tersebut. Selain memberi peringatan
tesebut, pemerintah juga mengenakan pajak polusi untuk menandai
kerugian-kerugian yang lain.
Pada intinya, pemerintah ikut serta dalam kegiatan
perekonomian supaya menanggulangani kegagalan pasar sehingga tidak adanya
eksternalitas yang merugikan banyak pihak. Adapun bentuk dari peran pemerintah
yakni dengan melakukan intervensi baik secara langsung maupun tidak langsung.
Untuk mengatasi kegagalan pasar (market failure)
seperti kekuan harga, monopoli dan eksternalitas yang merugikan maka peran
pemerintah sangat diperlukan dalam perekonomian suatu negara. Perekonomian ini
dapat dilakukan dalam bentuk intervensi secara langsung maupun tidak langsung.
Berikut adalah intervensi pemerintah secara langsung dan tidak langsung dalam
menentukan harga pasar untuk melindungi konsumen atau produsen melalui
kebijakan penetapan harga minimum (floor price) dan kebijakan penetapan
harga maksimum (ceiling price).
a) Intervansi Pemerintahan secara Langsung
1. Penetepan Harga Minimun (floor price)
Penetapan harga minimum atau harga dasar yang dilakukan
oleh pemerintah bertujuan untuk melindungi produsen, terutama untuk produk
dasar pertanian. Misalnya harga gabah kering terhadap harga pasar yang terlalu
rendah. Hal ini dilakukan supaya tidak ada tengkulak (orang/pihak yang membeli
dengan harga murah dan dijual kembali dengan harga mahal) yang membeli produk
tersebut diluar harga yang telah ditetapkan pemerintah. Jika pada harga
tersebut tidak ada yang membeli, pemerintah akan membelinya melalui BULOG
(Badan Usaha Logistik) kemudian didistribusikan ke pasar. Namun, mekanisme
penetapan harga seperti ini sering mendorong munculnya praktik pasar gela,
yaitu pasar yang pembentukan harganya di luar harga minimum.
2. Penetapan Harga Maksimum (celing price)
Penetapan harga maksimum atau Harga Eceran Tertinggi
(HET) yang dilakukan pemerintah bertujuan untuk melindungi konsumen. Kebijakan
HET dilakukan oleh pemerintah jika harga pasar dianggap terlalu besar diluar
batasa daya beli masyarakat (konsumen). Penjual tidak diperbolehkan menetapkan
harga diatas harga maksimum tersebut. Contoh penetapan harga maksimum di
Indonesia antara lain harga obat-obatan di apotek, harag BBM, dan tarif
angkutan atau transportasi seperti tiket bus kota, tarif kereta api, dan tarif
taksi per kilometer. Seperti halnya penetapan harga minimum, penetapan harga
maksimum juga mendorong terjadinya pasar gelap.
b) Intervensi Pemerintah secara Tidak Langsung
1. Penetapan Pajak
Kebijakan penetapan pajak dilakukan oleh pemerintah
dengan cara mengenakan pajak yang berbeda-beda untuk berbagi komoditas.
Misalnya untuk melindungi produsen dalam negeri, pemerintah dapat meningkatkan
tarif pajak yang tinggi untuk barang impor. Hal tersebut menyebabkan konsumen
membeli produk dalam negeri yang harganya relatif sangat murah.
B. Kebijakan Fiskal di Indonesia
Kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang digunakan
pemerintah untuk mengelolah/mengarahkan perekonomian ke kondisi yang lebih baik
atau diinginkan dengan cara mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah.
Jadi, kebijakan fiskal mempunyai tujuan yang sama persis
dengan kebijakan moneter pemerintah mengendalikan jumlah uang yang beredar maka
dalam kebijakan fiskal pemerintah mengendalikan penerimaan dan pengeluarannya.
(Arif Apendi, 2006:28).
Kebijakan fiskal merupakan salah satu kebijakan dalam
perekonomian yang dilakukan oleh pemerintah melalui instrumen Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). APBN adalah rencana keuangan tahunan
pemerintahan Negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN
berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan
pengeluaran Negara selama satu tahun anggaran (1 Januari - 31 Desember).
APBN merupakan instrument untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan negara
dalam rangka membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan,
mencapai pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, mencapai
stabilitas perekonomian, dan menentukan arah serta prioritas pembangunan
secara umum.
Dalam buku teori ekonomi makro, penerimaan pemerintah
diasumsikan berasal dari pajak.
Besarnya pajak yang diterima pemerintah dipengaruhi oleh
tingkat pendapatan, sebaiknya pajak dapat dipengaruhi pola Prilaku produksi dan
konsumsi. Jadi, pajak adalah iuran wajib kepada pemerintah yang bersifat
memaksa dan legal (berdasarkan undang-undang), sehingga pemerintah mempunyai
kekuatan hukum.
Misalnya: denda atau kurungan penjara untuk
menindak wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya.
Secara ekonomi, pajak dapat didefinisikan sebagai
pemindahan sumber daya yang ada disektor rumah tangga dan perusahaan (dunia
usaha) ke sektor pemerintah melalui mekanisme pemungutan tanpa wajib memberi
balas jasa langsung. Jika, pungutan pemerintah sifatnya memberi balas jasa
langsung, maka pengutan tersebut disebut retribusi. (Budiarto, 2008: 18).
ü Kebijakan Fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam
rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan
mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan ini mirip dengan
kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar, namun kebijakan fiskal
lebih menekankan pada pengaturan pendapatan dan belanja pemerintah.
Kebijakan
fiskal berhubungan erat dengan kegiatan pemerintah sebagai pelaku sektor
publik. Kebijakan fiskal dalam penerimaan pemerintah dianggap sebagai suatu
cara untuk mengatur mobilisasi dana domestik, denagn instrumen utamanya
perpajakan. Di negara yang sedang berkembang seperti di Indonesia, kebijakan
moneter dan kebijakan luar negeri belum berjalan seperti yang diharapkan.
Dengan demikian, peranan kebijakan fisikal dalam bidang perekonomian menjadi semakin
penting.
ü
Instrumen
kebijakan fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang berhubungan
erat dengan pajak. Dari sisi pajak jelas jika mengubah tarif pajak yang berlaku
akan berpengaruh pada ekonomi. Jika pajak diturunkan maka kemampuan daya beli
masyarakat akan meningkat dan industri akan dapat meningkatkan jumlah output.
Dan sebaliknya kenaikan pajak akan menurunkan daya beli masyarakat serta
menurunkan output industri secara umum
ü
Tujuan kebijakan fiskal adalah untuk mencegah
pengangguran dan menstabilkan harga, implementasinya untuk menggerakkan pos
penerimaan dan pengeluaran dalam anggran pendapatan dan Belanja Negara
(APBN). Dengan semakin kompleknya struktur ekonomi perdagangan dan keungan.
Maka semakin rumit pula cara penanggulangan infalsi. Kombinasi beragam harus
digunakan secara tepat seperti kebijakan fiskal, kebijakan moneter, perdagangan
dan penentuan harga.
Adapun
kebijakan fiskal sebagai sarana menggalakan pembangunan ekonomi
bermaksud mencapai tujuan sebagai berikut:
a. Untuk
meningkatkan laju investasi
Kebijakan
fiskal bertujuan meningkatkan dan memacu laju investasi disektor swasta dan
sektor Negara. Selain itu, kebijakan fiskal juga dapat dipergunakan untuk
mendorong dan menghambat bentuk investasi tertuntu. Dalam rangka itu pemerintah
harus menerapkan kebijaan investasi berencana di sektor public, namun pada
kenyataannya dibeberapa Negara berkembang dan tertinggal terjadi suatu problem
yaitu dimana langkanya tabungan sukarela, tingkat konsumsi syang tinggi dan
terjadi investasi dijalur yang tidak produktif dari masyarakat dinegara
tersbut. Hal ini disebabkan tidak tersedianya modal asing yang cukup, baik
swasta maupun pemerintha. Oleh karena itu kebijakan fiskal memberikan solusi
yaitu kebijakan fiskal dapat meningkatkan rasio tabungan inkremental yang dapat
dipergunakan untuk meningkatkan, memacu, mendorong dan menghambat laju
investasi.
b. Untuk
mendorong investasi optimal secara social
Kebijakan fiskal bertujuan
untuk mendorong investasi optimal secara sosial, dikarenakan investasi jenis
ini memerlukan dana yang besar dan cepat yang menjadi tangunggan Negara
secara serentak berupaya memacu laju pembentukkan modal. Nantinya
invesati optimal secara sosial bermanfaat dalam pembentukkan pasar yang lebih
luas, peningkatan produktivitas dan pengurangan biaya produksi
c. Untuk
meningkatkan kesempatan kerja
Untuk
merealisasikan tujuan ini, kebijakan fiskal berperan dalam hal pengelolan
pengeluaran seperti dengan membentuk anggaran belanja untuk
mendirikan perusahaan Negara dan mendorong perusahaan swasta melalui
pemberian subsidi, keringanan dan lain-lainnya sehingga dari pengupayaan
langkah ini tercipta tambahan lapangan pekerjaan. Namun, langkah ini harus juga
diiringi dengan pelaksanaan program pengendalian jumlah penduduk.
d. Untuk
meningkatkan stabilitas ekonomi di tengah
ketidak Stabilan internasional
Kebijaksanaan fiskal
memegang peranan kunci
dalam mempertahankan stabilitas ekonomi menghadapi kekuatan-kekuatan internal
dan eksternal. Dalam rangka mengurangi dampak internasional fluktuasi siklis
pada masa boom, harus diterapkan pajak ekspor dan impor. Pajak ekspor dapat
menyedot rejeki nomplok yang timbul dari kenaikkan harga pasar. Sedangkan bea
impor yang tinggi pada impor barang konsumsi dan barang mewah juga perlu untuk
menghambat penggunaan daya beli tambahan
e. Untuk
menanggulasi inflasi
Kebijakan fiskal bertujuan
untuk menanggulangi inflasi salah satunya adalah dengan cara penetapan pajak
langsung progresif yang dilengkapi dengan pajak komoditi, karena pajak seperti
ini cendrung menyedot sebagian besar tambahan pendapatan uang yang tercipta
dalam proses inflasi.
f. Untuk
meningkatkan dan mendistribusikan pendapatan internasional
Kebijakan fiskal yang
bertujuan untuk mendistribusikan pendapatan nasional terdiri dari upaya meningkatkan
pendapatan nyata masyarakat dan mengurangi tingkat pendapatan yang lebih
tinggi, upaya ini dapat tercipta apabila adanya investasi dari pemerintah
seperti pelancaran program pembangunan regional yang berimbang pada berbagai
sektor perekonomian.
ü Pengaruh kebijakan Fiskal
terhadap Perekonomian
Pengaruh kebijaksanaan fiskal terhadap perekonomian bisa dianalisa dalam
dua tahap yang berurutan, yaitu
I.
Bagaimana suatu kebijaksanaan fiskal
diterjemahkan menjadi suatu APBN
II.
Bagaimana APBN tersebut mempengaruhi
perekonomian
APBN mempunyai dua kategori, kategori yang pertama
yaitu, mencatat pengeluaran dan penerimaan yang terdiri dari beberapa pos utama diantaranya:
|
PENERIMAAN
|
PENGELUARAN
|
|
o Pajak
(berbagai macam)
o Pinjaman
dari Bank Sentral
o pinjaman
dari masyarakat dalam negeri
o Pinjaman
dari luar negeri
|
o Pengeluaran
pemerintah untuk pembelian barang/jasa
o Pengeluaran
pemerintah untuk gaji pegawai
o Pengeluaran
pemerintah untuk transfer payment
|
Kebijakan anggaran
pemerintah dahulu selalu mengharuskan kebijakan anggaran berimbang. Kebijakan
anggaran berimbang terjadi ketika pemerintah menetapkan pengeluaran sama besar dengan pemasukan. Namun pada saat
ini kebijakan anggran dapat menjadi kebijakan anggaran defisit (defisit
budget), anggaran surplus (surplus budget).
Kebijakan anggaran emplisit adalah kebijakan
pemerintah untuk membuat pengeluaran lebih besar dari pemasukan negara guna
memberi stimulus pada perekonomian.
BAB III
KESIMPULAN
Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dibuat pemerintah
untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan
(berupa pajak) pemerintah. Kebijakan
fiskal adalah kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan
ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan (berupa pajak)
pemerintah. Jika dilihat dari perbandingan jumlah penerimaan dengan
jumlah pengeluaran, kebijakan fiskal dapat dibedakan menjadi empat jenis, yaitu: Kebijakan Anggaran Seimbang, Kebijakan
Anggaran Defisit, Kebijakan Anggaran Surplus, Kebijakan Anggaran
Dinamis
Tujuan kebijakan fiskal
adalah untuk mencegah pengangguran dan menstabilkan harga,
implementasinya untuk menggerakkan pos penerimaan dan pengeluaran dalam anggran
pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Pengaruh kebijaksanaan
fiskal terhadap perekonomian bisa dianalisa dalam dua tahap yang berurutan,
yaitu: bagaimana suatu kebijaksanaan fiskal diterjemahkan menjadi suatu APBN
dan bagaimana APBN tersebut mempengaruhi perekonomian
Tidak ada komentar:
Posting Komentar